Langgam.id - Setelah beberapa kali diskors, akhirnya sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) untuk memutuskan anggota masing-masing komisi tuntas.
Diketahui, Sidang Paripurna yang dimulai pada Jumat (4/3/2022) sempat diskors karena belum finalnys usulan masing-masing fraksi untuk mengisi komisi yang ada.
Bahkan, usulan dari masing-masing fraksi juga dinilai tak profesional, karena untuk komisi IV Bidang Pembangunan diusulkan agar diisi semua anggota Fraksi Gerindra.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, setelah diskors pada Jumat (4/3/2022). Lalu, sidang dilanjutkan Senin (7/3/2022).
Namun, awalnya sidang juga sempat diskors karena sejumlah alasan, hingga akhirnya sekita pukul 15.45 WIB sidang dilanjutkan.
Lalu, masing-masing anggota komisi memilih pimpinan, termasuk alat kelengkapan dewan lainnya, dengan diberi waktu 2×30 menit. Dan, akhirnya sidang tuntas.
Berikut nama-nama anggota komisi yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, pada sidang paripurna Senin (7/3/2022):
Komisi I (Bidang Pemerintahan)
Komisi II (Bidang Ekonomi)
Komisi III (Bidang Keuangan)
Komisi IV (Bidang Pembangunan)
Baca juga: Komisi Baru DPRD Sumbar Terbentuk, Gerindra Batal “Kuasai” Bidang Pembangunan
Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
FS.Bukittinggi(SUMBAR)-Anggota Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat ,Dody Delvi.,SE melakukan reses ke dapilnya Bukittinggi, Rabu (27/10). Dalam kesempatan itu Dody Delvi menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Peternakan dan Perikanan.
Kegiatan berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 50 orang peserta berasal dari Gerakan Koperasi Kelompok Peternak berada di Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Bukittinggi, dalam rangka Meningkatkan usaha koperasi peternakan dan perikanan, meningkatkan usaha dalam pemasaran bagi koperasi dan anggota, mengembangkan kegiatan koperasi yang saking menguntungkan.
"Saat ini sesuai RPJMD Sumbar 2021 - 2026 tergabung dalam koperasi dapat diberikan dalam bentuk nilai tambah, koperasi koperasi selama ini berusaha secara perorangan dapat diayomi yang saat ini 3.981 Koperasi, 30 persen diantaranya sektor riil dijadikan sebagai unit supporting bukan selama ini dianggap sebagai simpan pinjam," kata Dody.
Dari 30 persen, 23 persen diantaranya disumbangkan usaha petani dan peternakan dapat memberikan nilai tambah primer.
Keberadaan koperasi juga setidaknya memiliki oeran secara bersama sama agar usaha dijalankan dapat berkembang dengan kembangkan inovasi dan Penerapan Teknologi Usaha Sektor Peternakan dan Perikanan bagi Koperasi / Anggota.
Bahkan secara bersama sama dalam membangun koperasi akan memiliki nilai tawar serta dalam memilih pengurus koperasi harus diurus mengerti bisnis dan pasion kelembagaan koperasi dan berani melakukan eksekusi di lapangan peta koperasi yang perlu perkuatan SDM dan System Koperasi.
Dody Delvi juga heran masyarakat memiliki waktu banyak tidak memanfaatkan pengelolaan mengelola koperasi.
Pasca pandemi kedepannya dapat dikembangkan usaha produktif ditengah pandemi, bahkan saat ini koperasi sudah ada produk turunannya seperti Kopi Rajo Solok, bahkan tahun ini dodi delvi melalui dana pokirnya akan memberikann 1 sapi pada kelompok peternak dalam rangka menggerakkan ekonomi.
PADANG,- Komisi V DPRD Sumbar, mengunjungi Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/2/2022). Kunjungan tersebut, bertujuan untuk memperdalam pola sinergisitas eksekutif dan legislatif pemerintahan DKI Jakarta, untuk bisa memberikan dampak positif bagi bidang kesejahteraan masyarakat (kesra).
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Mucklis Yusuf Abit pada kunjungan tersebut mengatakan, secara substansi komisi mempelajari bagaimana pemerintahan DKI Jakarta menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten).
Dengan skema tersebut, komisi V ingin mengetahui bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya meliputi bidang-bidang penunjang seperti kesehatan, pendidikan hingga distribusi bantuan-bantuan.
Pada bidang pendidikan, lanjutnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengoptimalkan beasiswa CSR perusahaan BUMN, BUMD hingga Swasta untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu, sama hal nya dengan daerah lain, komisi e juga tidak mampu berbuat banyak untuk menjalankan program-program strategis bagi sektor pendidikan, karena adanya keterbatasan di masa pandemi.
“ Dengan beasiswa-beasiswa itulah mereka bisa berbuat lebih ditengah keterbatasan,” katanya.
Dia mengatakan untuk memajukan akan sektor pendidikan, semua tergantung dengan kekuatan keuangan daerah, apalagi fokus pemerintah provinsi adalah sektor pertanian. Meski demikian komisi v tetap melakukan upaya-upaya agar program pendidikan bisa dioptimalkan.
“ Untuk pemulihan ekonomi, banyak hal yang dapat kita adopsi dari DKI Jakarta, terutama pola penyaluran bantuan-bantuan yang melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan,” katanya.
Dia mengatakan kunjungan Komisi V ke Komisi E DPRD DKI Jakarta disambut oleh kepala subbagian rumah tangga , protokol dan perjalanan dinas Sekretariat Dewan DKI Jakarta Alex Trisio.
Sementara itu Anggota Komisi V DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz mengatakan, tidak hanya fokus terhadap mencari bantuan untuk siswa siswa miskin, komisi juga belajar terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemerataan pendidikan yang ditunjang oleh regulasi dan anggaran. Tidak bisa dipungkiri APBD DKI Jakarta cukup besar, komisi E berupaya mengakomodir keunggulan tersebut untuk kesejahteraan seluruh unsur yang masuk dalam sektor pendidikan.
" Harus diketahui bagaimana regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi dan dprd mampu mengakomodir kekurangan-kekurangan pada sektor pendidikan, muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat daerah," katanya
Sementara itu Kepala subbagian rumah tangga , protokol dan perjalanan dinas Sekretariat Dewan DKI Jakarta Alex Trisio mengatakan permintaan maafnya karena saat kedatangan Komisi V DPRD Sumbar, komisi E tengah melakukan tugas kedewanan lainya.
Meski demikian pihaknya telah menerangkan bagaimana sistem kerja yang dibangun komisi E dengan pemerintah provinsi DKI.
Dengan pertemuan tersebut dia berharap, bisa memberikan manfaat bagi kinerja Komisi V DPRD Sumbar.
“ Meski tidak ada anggota komisi E tidak mengurangi pentingnya pertemuan ini, semoga bisa bermanfaat,” tutupnya. (03)
PADANG,-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 menggelar rapat pertama sekaligus silaturahmi pada, Kamis (29/8/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar sementara Irsyad Syafar dan didampingi oleh wakil DPRD Sementara Evi Yandri Dt Rajo Budiman di ruang sidang utama.
Pada kesempatan itu, 65 anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029 saling memperkenalkan diri dan mengutarakan harapan masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Secara keseluruhan pemenuhan infrastruktur layak dan program peningkatan perekonomian masyarakat, menjadi sasaran kerja jangka pendek.
Ketua DPRD Sumbar sementara Irsyad Syafar mengatakan, rapat pertama anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029 bertujuan untuk mempererat silaturahmi karena sudah berada dalam satu lembaga, merupakan langkah awal untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"Adapun AKD yang harus terbentuk dalam beberapa waktu kedepan adalah, Badan Musyawarah (Bamus) pembagian Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) hingga penetapan unsur pimpinan," katanya.
Dia menjelaskan pimpinan sementara mempunyai tugas untuk memimpin rapat DPRD. Memfasilitasi pembentukan fraksi. Memfasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD dan
memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif. Setelah duduk di lembaga legislatif, agar tidak lagi membeda mana yang memilih dan mana yang tidak memilih kita.
"Semuanya sama untuk mengabdi dan berkarya bagi masyarakat Sumbar serta Indonesia," katanya.
Dalam rapat pertama dan silaturahmi 65 anggota DPRD Sumbar bergantian memperkenalkan diri dan mengutarakan harapan dari Dapil masing-masing, diantaranya harapan tersebut berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan program ekonomi kerakyatan. Berikut beberapa harapan masyarakat yang tertumpang pada dewan tersebut.
Anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (Dapil) enam dari Partai PKB
Bagas Penyusunan Nasution (PKB) mengatakan, sebagai anggota DPRD Sumbar termuda pihak nya berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di Dapil.
" Banyak harapn dari masyarakat Dapil saya untuk memperhatikan infrastruktur, itu harus diperjuangkan," katanya.
Saat perkenalan terungkap Bagas Panyusunan Nasution merupakan anggota dewan termuda dan masih menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Industri Universitas Gunadarma Jakarta, Bagas sendiri lahir di Sawahlunto, 14 Mei 2002.
Selanjutnya, Nanda Satria dari daerah pemilihan (Dapil) Satu dari Partai Nasdem berkomitmen untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengembangan unsur pemuda, kedepan anak-anak muda Sumbar harus memiliki skill yang relevan terhadap perkembangan global.
"Banyak sarjana-sarjana yang menganggur karena tidak disertakan dengan skill, kedepan akan banyak program-program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemuda, untuk pembangunan daerah yang lebih baik," katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Dapil Enam Partai PDIP Varel Oriano mengatakan, pembenahan infrastruktur hingga menjalankan program-program peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pertama untuk dikerjakan sebagai wakil rakyat, sehingga bisa menjawab kepercayaan masyarakat di Dapil.
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melaksanakan rekomendasi agar pengelolaan Hotel Balairung dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung, dikarenakan hotel milik Pemprov Sumbar itu tidak pernah memberikan kontribusi deviden pada kas daerah selama 10 tahun. "Hotel Balairung merupakan salah satu BUMD Sumbar, selama 10 tahun belum pernah memberikan kontribusi deviden pada kas daerah, sangat disayangkan belum ada tindakan apa-apa dari Pemprov Sumbar," ujar Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat Studi Komparatif ke Grand Hotel Preanger Bandung, Selasa (29/11). Dia mengatakan Hotel Preanger Bandung milik Pemprov Jawa Barat (Jabar) total asetnya sebesar Rp 200 miliar, hebatnya hotel tersebut menyumbang Rp 29 miliar per tahun untuk kas daerah. Untuk itu, pola pengelolaan Hotel Preanger harus dicontoh oleh Pemprov Sumbar. "Berbanding terbalik dengan Balairung yang 10 tahun tidak memberikan deviden pada Pemprov Sumbar," katanya. Dia mengatakan, dari hasil studi komparatif Komis III DPRD Sumbar yang dilakukan dari tanggal 27 hingga 30 November 2022 di Jabar, diharapkan Pemprov melaksanakan rekomendasi agar pengelolaan Balairung segera dipihak ketigakan. Dia juga menyorot langkah Pemprov Sumbar yang mengangkat Kepala Biro Perekonomian menjadi komisaris hotel tersebut, bagaimana nanti kinerjanya sebagai pembina dan pengurus BUMD, namun juga terlibat dalam pengelolaan Balairung, tentu akan berdampak buruk terhadap kinerja komisaris. "Dengan jabatan tersebut, Kepala Biro Perekonomian tuntu juga menerima gaji, namun sayang hotel itu tidak pernah untung," katanya. Studi Komparatif Komisi 3 DPRD Sumbar ini dipimpin oleh Ali Tanjung Ketua Komisi dan diikuti Anggota: Ismunandi Sofyan - Gerindra, Zarfi Deson - Golkar, Dodi Delfi - PAN, Jasma Juni Datuk Gadang - Gerindra, Ahmad Rius - PAN, Asra Faber-PKS & Nofrizon - Fraksi Partai Demokrat. Untuk diketahui Grand Hotel Preanger adalah hotel berbintang lima yang terletak di pusat kota Bandung, yang memiliki nilai historis yang tinggi, karena didirikan sejak jaman kolonial Belanda. Grand Hotel Preanger juga menjadi salah satu hotel di Kota Bandung yang merupakan hotel heritage dan merupakan salah satu cagar budaya di kota Bandung.
